Hubungan Industrial

HUBUNGAN INDUSTRIAL (INDUSTRIAL RELATIONS)

1.PENDAHULUAN

Hubungan Industrial (Industrial Relations) adalah kegiatan yang mendukung terciptanya hubungan

yang harmonis antara pelaku bisnis yaitu pengusaha, karyawan dan pemerintah, sehingga tercapai

ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha (Industrial Peace).

Pada Undang‐Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 1 angka 16 Hubungan Industrial

didefinisikan sebagai “Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses

produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah

yang didasarkan pada nilai‐nilai Pancasila dan Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945.”

Melihat pentingnya kegiatan ini, masalah hubungan industrial perlu mendapat perhatian khusus

dalam penanganannya, karena berpengaruh besar terhadap kelangsungan proses produksi yang

terjadi di perusahaan.

Keseimbangan antara pengusaha dan pekerja merupakan tujuan ideal yang hendak dicapai agar

terjadi hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha karena tidak dapat dipungkiri bahwa

hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan yang saling membutuhkan dan saling

mengisi satu dengan yang lainnya. Pengusaha tidak akan dapat menghasilkan produk barang atau

jasa jika tidak didukung oleh pekerja, demikian pula sebaliknya.

Yang paling mendasar dalam Konsep Hubungan Industrial adalah Kemitra‐sejajaran antara Pekerja

dan Pengusaha yang keduanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu bersama‐sama ingin

meningkatkan taraf hidup dan mengembangkan perusahaan.

2. RUANG LINGKUP HUBUNGAN INDUSTRIAL

A. Ruang Lingkup Cakupan

Pada dasarnya prinsip‐prinsip dalam hubungan industrial mencakup seluruh tempat‐tempat

kerja dimana para pekerja dan pengusaha bekerjasama dalam hubungan kerja untuk

mencapai tujuan usaha. Yang dimaksud hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur upah, perintah

dan pekerjaan.

B. Ruang lingkup Fungsi

Fungsi Pemerintah : Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan

pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan undang‐undang

ketenagakerjaan yang berlaku.

Fungsi Pekerja/Serikat Pekerja : Menjalankan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga

ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis,

mengembangkan ketrampilan, keahlian dan ikut memajukan perusahaan serta

memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

Fungsi Pengusaha : Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan

kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis serta berkeadilan.

C. Ruang Lingkup Masalah

Adalah seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan

hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Didalamnya termasuk :

a. Syarat‐syarat kerja

b. Pengupahan

c. Jam kerja

d. Jaminan sosial

e. Kesehatan dan keselamatan kerja

f. Organisasi ketenagakerjaan

g. Iklim kerja

h. Cara penyelesaian keluh kesah dan perselisihan.

i. Cara memecahkan persoalan yang timbul secara baik, dsb.

D. Ruang Lingkup Peraturan/Per Undang‐undangan Ketenagakerjaan

a. Hukum Materiil

1. Undang‐undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

2. Peraturan Pemerintah/Peraturan Pelaksanaan yang berlaku

3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja.

b. Hukum Formal

1. Undang‐undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

2. Perpu No. 1 Tahun 2005, dan diberlakukan mulai 14 Januari 2006

3.TUJUAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Tujuan Hubungan Industrial adalah mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, Dinamis,

kondusif dan berkeadilan di perusahaan.

Ada tiga unsur yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial, yaitu :

a. Hak dan kewajiban terjamin dan dilaksanakan

b. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal/bipartit

c. Mogok kerja oleh pekerja serta penutupan perusahaan (lock out) oleh pengusaha, tidak

perlu digunakan untuk memaksakan kehendak masing‐masing, karena perselisihan yang

terjadi telah dapat diselesaikan dengan baik.

Namun demikian Sikap mental dan sosial para pengusaha dan pekerja juga sangat berpengaruh

dalam mencapai berhasilnya tujuan hubungan industrial yang kita karapkan.

Sikap mental dan sosial yang mendukung tercapainya tujuan hubungan industrial tersebut adalah :

1. Memperlakukan pekerja sebagai mitra, dan memperlakukan pengusaha sebagai investor

2. Bersedia saling menerima dan meningkatkan hubungan kemitraan antara pengusaha dan

pekerja secara terbuka

3. Selalu tanggap terhadap kondisi sosial, upah, produktivitas dan kesejahteraan pekerja

4. Saling mengembangkan forum komunikasi, musyawarah dan kekeluargaan.

4.SARANA‐SARANA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Agar tertibnya kelangsungan dan suasana bekerja dalam hubungan industrial, maka perlu adanya

peraturan‐peraturan yang mengatur hubungan kerja yang harmonis dan kondusif. Peraturan

tersebut diharapkan mempunyai fungsi untuk mempercepat pembudayaan sikap mental dan sikap

sosial Hubungan Industrial. Oleh karena itu setiap peraturan dalam hubungan kerja tersebut harus

mencerminkan dan dijiwai oleh nilai‐nilai budaya dalam perusahaan, terutama dengan nilai‐nilai

yang terdapat dalam Hubungan Industrial.

Dengan demikian maka kehidupan dalam hubungan industrial berjalan sesuai dengan nilai‐nilai

budaya perusahaan tersebut.

Dengan adanya pengaturan mengenai hal‐hal yang harus dilaksanakan oleh pekerja dan pengusaha

dalam melaksanakan hubungan industrial, maka diharapkan terjadi hubungan yang harmonis dan

kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal

103 UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana

sebagai berikut :

A. Lembaga kerja sama Bipartit

B. Lembaga kerja sama Tri[artit

C. Organisasi Pekerja atau Serikat Pekerja/Buruh

D. Organisasi Pengusaha

E. Lembaga keluh kesah & penyelesaian perselisihan hubungan industrial

F. Peraturan Perusahaan

G. Perjanjian Kerja Bersama

5. NORMA-NORMA  DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Selain itu ada norma-norma dalam Hubungan Industrial, yaitu :

1. Makro minimal, adalah ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, makro minimal ini adalah undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah dan turunannya.

2. Makro kondisional, adalah perjanjian/peraturan antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja.

Dengan kedua jenis makro diatas, jelaslah bahwa norma ini diberlakukan dalam kaitan Hubungan Industrial dengan melihat tempat dan waktu serta mekanisme atau sistem yang ada dan terjadinya proses dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi didalam perusahaan.

6.PRINSIP DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Payaman J. Simanjuntak (2009) menjelaskan beberapa prinsip dari Hubungan industrial, yaitu :

1.   Kepentingan Bersama: Pengusaha, pekerja/buruh, masyarakat, dan pemerintah

2.   Kemitraan yang saling menguntungan: Pekerja/buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan

3.   Hubungan fungsional dan pembagian tugas

4.   Kekeluargaan

5.   Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja

6.   Peningkatan produktivitas

7.   Peningkatan kesejahteraan bersama

Guntur,Agus. 2010.”Jurnal Hubungan Industrial(Industrial Relations)”. https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8# diakses tanggal 17 June 2016 9:30 PM

Ed’s. 2011.”Manajement SDM Hubungan Industrial http://epsmanajemensdm.blogspot.co.id/2011/07/hubungan-industrial-industrial-relation.html diakses tanggal 17 June 2016 9:38 PM

Simanjuntak,Payaman. 2009.”Wikipedia Hubungan Industrial”. https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_industrial diakses tanggal 17 June 2016 9:43 PM